nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyelenggarakan konferensi pers Penyederhanaan dan Pemberian Kemudahan Perizinan dalam Rangka Mendukung Impor dan Ekspor Khususnya kepada Pengusaha yang Terkena Dampak Penertiban Importir Berisiko Tinggi di gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta pada Selasa, (01/08). 

• Menkeu Sri Mulyani Angkat Suara ketika Dolar Tembus Rp 16.250
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Empat Calon Menkeu yang Kabarnya Masuk dalam Radar Kabinet Prabowo-Gibran, Tak Ada Sri Mulyani
• Di Tengah Isu Mundur, Sri Mulyani Bolak-balik Dipanggil Jokowi
• Menkeu: Kenaikan PPN 11 Persen untuk Bangun Fondasi Perpajakan yang Kuat

Di satu sisi, Menkeu ingin pengusaha dapat mencurahkan masalahnya terkait tantangan yang harus dihadapi, khususnya bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengenai perizinan barang larangan dan atau pembatasan (Lartas). Para pengusaha minta pemerintah mempermudah izin dan syarat rekomendasi impor. Di sisi lainnya, Menkeu mengharapkan dapat memenuhi ekspektasi pengusaha dengan memberi pelayanan yang baik dari pemerintah. 

"Kami ingin pengusaha patuh dan jangan sampai aturan dari pemerintah berbelit-belit. Pemerintah harus memastikan berorganisasi secara baik, dan melayani masyarakat dengan baik," ujar Menkeu. 

Untuk menindaklanjuti berbagai keluhan dari pengusaha mengenai perizinan tersebut, Menkeu membuat tim kecil yang terdiri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. (p/ab)